Social Icons

Featured Posts

Leadership & Teamwork Building

Indahnya kebersamaan menghilangkan sejenak hiruk pikuk suasana pabrik

Pendidikan Dasar Serikat Pekerja

Buka mata buka hati, buruh cerdas bermartabat.

Buka Puasa Bersama

Indahnya berbagi, indahnya kebersamaan.

Idul Qurban

Menyembelih serta membagikan daging qurban ke masyarakat.

Kamis, 09 April 2015

DUDUKI KANTOR KEMENTERIAN ESDM, BURUH TUNTUT PEMERINTAH MENURUNKAN HARGA BBM DAN LPG

Jakarta - Ribuan Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian ESDM, Jalan MH Thamrin,Jakarta, Kamis (9/4/2015). Unjuk rasa ini dilakukan untuk menuntut menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Gas LPG yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam aksi kali ini, massa buruh menduduki kantor gedung Kementerian ESDM. Salah satu orator aksi, Widadi WS mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang sesuai amanat konstitusi. Utamanya adalah pasal 33 UUD 1945.

Widadi menyebutkan, kebijakan pemerintah dalam penaikkan harga BBM dan TDL sesungguhnya telah melanggar amanat konstitusi.

"Pemerintah saat ini sungguh sangat tidak amanah, karena mengeluarkan kebijakan yang sangat tidak sesuai dengan amanat konstitusi."Kata Widadi dalam orasinya.

Pihaknya pun menuntut agar pemerintah dapat menurunkan kembali harga BBM dan Gas LPG. Karena, hal ini sangat membuat kehidupan masyarakat terlebih buruh akan semakin menderita.

"Sudah upah kecil, kehidupan semakin disengsarakan dengan naiknya harga BBM dan Gas LPG."Cetusnya.

Terima Kasih

Staf Media KSPI

-- 
http://fspmi.or.id

Kamis, 02 April 2015

Awas, bbm RI bisa termahal sedunia

Jakarta, KSPI – Pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Aturan ini dapat membuat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia menjadi paling mahal sedunia.

Peraturan ini sudah diundangkan pada 24 Februari 2015 dan sudah berlaku. Salah satu hal yang ditetapkan adalah pengawasan bongkar muat barang berbahaya dikenakan tarif Rp 25.000/kg. BBM dan Elpiji masuk di daftar barang berbahaya itu.

“Benar, kita juga terkena aturan ini. Baik BBM dan Elpiji dikategorikan barang B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Padahal, semangat peraturan pemerintahan tersebut adalah untuk sampah-sampah B3,” ungkap Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang kepada detikFinance, Jumat (27/3/2015).

Bambang mengungkapkan, akibat aturan ini pemuatan BBM dari dermaga Tanjung Priok ke konsumen dengan menggunakan kapal kecil harus membayar bea yang besarnya 3 kali lipat dari harga BBM-nya sendiri. Harga BBM-nya hanya Rp 6.900/liter, tapi bea pengawasannya Rp 25.000/liter.

“Masalahnya kalau BBM ini tidak dikirim, industri nggak jalan, SPBU bisa kehabisan stok. Kita masih tunggu respons pemerintah,” tuturnya.

Dengan tambahan bea pengawasan, maka harga BBM yang Rp 6.900/liter bisa menjadi Rp 31.900/liter. Bila ini terjadi, harga BBM di Indonesia bisa menjadi yang paling termahal di dunia.

Saat ini, harga BBM termahal di dunia ditempati oleh Norwegia. Akhir tahun lalu, harga BBM di Norwegia adalah US$ 9,26/galon atau sekitar Rp 30.100/liter. Ketika harga BBM di Indonesia menjadi Rp 31.900/liter, maka posisi Norwegia akan tergeser.(http://finance.detik.com/)

Selasa, 31 Maret 2015

Jaminan Pensiun Minimal 75% Dari Upah Terakhir

JAKARTA, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal hal teknis jaminan pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan hingga kini belum tuntas. Padahal, pelaksanaan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan akan dimulai 1 Juli 2015. Munculnya perdebatan terkait persoalan iuran menjadi persoalan mendasar belum kelarnya PP tersebut.

          Buruh yang dimotori oleh FSPMI/KSPI melalui Presidennya, Said Iqbal mengatakan usulan pemerintah yang menginginkan besaran iuran 5 persen (pengusaha 3 persen, buruh 2 persen) dengan manfaat bulanannya yang akan diterima hanya sekitar 25 persen adalah kebijakan yang tidak rasional.

          Menurut Iqbal, sebagai ilustrasi jika gaji terakhir yang diterima buruh sekitar 2 juta rupiah, maka manfaat jaminan pensiun yang diterima hanya sekitar 500 ribu rupiah. Angka tersebut jauh dibawah manfaat yang diterima oleh PNS sebesar 75 persen. Jika ini dipaksakan jelas melanggar sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

          Dirinya juga membandingkan dengan besaran iuran yang saat ini sudah ditetapkan oleh beberapa perusahaan baik swasta maupun BUMN secara sukarela mencapai 12 hingga 18 persen. “Manfaat jaminan pensiun yang diterima oleh pekerja di perusahaan tersebut jauh diatas usulan pemerintah,” tegas Iqbal lagi.

          

Untuk itu Presiden KSPI/FSPMI mendesak agar iuran jaminan pensiun minimal sebesar 15 persen (pengusaha 10 persen dan buruh 5 persen) serta manfaat bulanan yang diterima pekerja minimal sama dengan yang diterima oleh PNS yaitu sebesar 75 persen dari upah terakhir. Iqbal juga menuntut pemerintah segera menyelesaikan PP jaminan pensiun agar pelaksanaan jaminan pensiun wajib bagi seluruh pekerja formal bisa berjalan pada 1 Juli 2015, sesuai amanat Undang-Undang BPJS.

Keinginan Presiden buruh ini bisa dipahami, pasalnya menilik keinginan pemerintah dan pengusaha yang menginginkan manfaat jaminan pensiun hanya 25 persen dari upah terakhir mengingkari filosofi dasar terbitnya Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS.

Filosofi dasar dari dua undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya jaminan pensiun merupakan pengganti pendapatan pekerja setelah hilangnya pendapatan pekerja di usia pensiun untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Manfaat pensiun sebesar 75 persen merupakan angka yang realistis dan sesuai dengan filosofi itu.

Bahkan anggota Tripartit Nasional (Tripnas) dari unsur buruh mewanti-wanti pemerintah dan pengusaha tidak memaksakan kehendaknya yang menginginkan manfaat jaminan pensiun hanya 25 persen dari upah terakhir karena sama artinya melawan perintah undang-undang. 

“Sesuai amanah Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS bahwa jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau  berkurang pekerjaannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat  total tetap”, ujar Muhammad Rusdi, anggota Tripnas mewakili KSPI.

Derajat kehidupan yang layak menurut Rusdi harus sesuai dengan parameter hidup layak sebagaimana diatur dalam perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL). Dengan demikian manfaat jaminan pensiun itu nantinya harus dapat  memenuhi kebutuhan  hidup pekerja dan keluarganya seperti kebutuhan makanan, minuman, pakaian, kesehatan, perumahan, transportasi dan pendidikan saat memasuki usia pensiun.

Untuk itu ia sependapat dengan Presiden KSPI/FSPMI jika manfaat jaminan pensiun yang diterima minimal 75 persen dari upah terakhir. Artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian manfaat pensiun, antara PNS dan pekerja swasta karena sejatinya para pekerja swasta juga sudah berkontribusi setiap bulannya dalam membayar pajak karnanya wajib bisa hidup layak saat memasuki usia pensiun.

Pada kesempatan berbeda, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Bambang Purwoko dalam sebuah talkshow bertema “Menanti Jaminan Pensiun yang Ideal bagi Pekerja” mengusulkan untuk tahap awal iuran sebesar 8 persen namun ditingkatkan secara bertahap dalam waktu 15 tahun kedepan hingga menjadi 15 persen.

Skema iuran yang naik secara bertahap menurut Bambang merupakan jawaban atas keberatan pengusaha yang beralasan masih banyak kewajiban lain yang harus ditanggung kepada pekerja. “Angka 8 persen yang kami usulkan dalam PP jaminan pensiun sudah sangat realistis,” jelas Bambang.

Dari hasil penelusuran KP, ternyata dibeberapa perusahaan swasta dan BUMN yang sudah menjalankan jaminan pensiun sukarela, iuran pensiunnya rata-rata sudah menyentuh angka 13 hingga 18 persen, jauh lebih tinggi dari angka usulan anggota DJSN, Bambang Purwoko, yang hanya mengusulkan iuran sebesar 8 persen.

Bahkan dibandingkan dengan beberapa Negara di Asia angka tersebut jauh lebih kecil, misalnya Vietnam iurannya 20 persen (Pekerja 7 persen, pengusaha 13 persen), China 20 persen (dibayarkan pengusaha), Malaysia 24 persen (pekerja 11 persen, pengusaha 13 persen). Sedangkan di Singapura total iurannya mencapai 36 persen (Pekerja 20 persen dan pengusaha 16 persen)

Sumber: http://fspmi.or.id/buruh-jaminan-pensiun-minimal-75-persen-upah-terakhir.html

Kamis, 26 Maret 2015

Wanita dan Perjuangan

Seiring dengan perkembangan zaman, maka haruslah diimbangi dengan pengetahuan yg cukup. Saat ini pekerja wanita menjadi prioritas di dalam pelaksanaan aktifitas produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu sudah saatnya pekerja perempuan di ANI membuka wawasan mengenai hak yang harus diperoleh sementara kesibukan pelaksanaan kewajiban yang terasa menutup ruang gerak mereka.
Mari tumbuh bersama dalam barisan perjuangan, tumbuh berkembang bersama.
Perusahaan maju, karyawan sejahtera.

Senin, 09 Maret 2015

Keluargaku Penyemangatku

Tak terasa sudah tiga tahun berlalu, susah sedih telah menjadi bagian dari proses pendewasaan kami dalam berorganisasi. Namun, tiada arti itu semua tanpa adanya dukungan keluarga tercinta.
Hidup buruh...
Hidup keluarga...
Salam sayang selalu buat kalian...

Senin, 23 Juni 2014

Mengenal Sepultura

Awalnya adalah 10 tuntutan buruh dan rakyat. Yang kemudian disingkat, Sepultura.
Sebagi sebuah tuntutan yang berasal dari rakyat, itu artinya, Sepultura adalah cita-cita. Cita-cita perjuangan. Sepultara adalah harapan. Dalam banyak kesempatan, FSPMI-KSPI berusaha dengan sungguh-sungguh agar kesepuluh tuntutan buruh dan rakyat itu bisa diwujudkan.
May Day tahun 2014 ini menjadi tonggak penting bagi Sepultura. Seperti may day pada tahun-tahu berikutnya, serikat buruh selalu membawa isu perjuangan.
Dan kali ini, isu yang diangkat oleh buruh adalah Sepultura.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, 2014 adalah tahun politik. Tahun dimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode Tahun 2014 – 2019 akan digelar. Tidak berlebihan jika kemudian FSPMI-KSPI mengeluarkan seruan: Siapapun Calon Presiden yang berani menjalankan Sepultura, pasti didukung oleh buruh.
Akhirnya fakta membuktikan. Hanya Capres Prabowo Subianto lah yang berani secara tegas menyatakan bersedia menjalankan Seputura. Menurutnya, Sepultura adalah hak rakyat. Ada didalam Undang-undang Dasar. Karena itu, ia menyatakan jika terpilih sebagai Presiden, tidak ada alasan Sepultura untuk tidak dijalankan.
Saat itu, Prabowo Subianto menyampaikan pernyataannya itu dihadapan 80-an ribu buruh yang memenuhi Gelora Bung Karno.
Inilah sebabnya, saya mengatakan bahwa Sepultura adalah cita-cita perjuangan. Sepultura bukanlah sekedar janji. Karena, memang, Sepultura tidak pernah dijanjikan. Lebih dari itu, Sepultura adalah harapan buruh dan rakyat Indonesia. Harapan kita semua. Siapapun presidennya, Sepultura haruslah terus diperjuangkan.
Prabowo Subianto, dalam kapasitasnya sebagai Calon Presiden Indonesia periode 2014 – 2019 pun telah menanda tangani kontrak politik dengan Said Iqbal, mewakili FSPMI-KSPI, Organisasi Serikat Pekerja, Organisasi Guru, Pedagang Kaki Lima, dan Organisasi Gerakan Lainnya.
Sepultura ditandatangani jauh hari sebelum koalisasi dengan partai-partai politik terbentuk.
Hal ini juga bermakna, FSPMI-KSPI tidak latah dalam hal memberikan dukungan kepada Capres. Dukungan itu lebih didasarkan kepada adanya kesamaan pandangan dalam cita-cita perjuangan.
Berikut adalah isi Sepultura itu:
Pertama: Meningkatkan daya beli upah minimum pekerja/buruh dan masyarakat dengan cara mengubah jumlah jenis barang dan jasa yang menjadi Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dari 60 jenis menjadi 84 jenis barang dan jasa serta meningkatkan produktivitas pekerja/buruh.
Kedua: Menhapus kebijakan penangguhan upah minimum.
Ketiga: Menjalankan jaminan pensiun wajib bagi buruh/pekerja per 1 Juli 2015 sesuai dengan UU SJSN dan BPJS.
Keempat: Meningkatkan pelaksanaan jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia, secara gratis kepada pekerja/buruh  dan rakyat kurang mampu.
Kelima: Menghapuskan sistem outsourcing tenaga kerja, termasuk outsourcing tenaga kerja di BUMN dan mengangkatnya menjadi pekerja tetap.
Keenam: Mengesahkan RUU PRT (Pekerja Rumah Tangga) dan merevisi UU TKI No 39/2004 harus berorientasi kepada perlindungan TKI serta syahkan RUU perawat.
Ketujuh: Mencabut UU Ormas ganti dengan RUU Perkumpulan.
Kedelapan: Mengangkat guru honorer dan tenaga kerja honor menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta subsidi Rp 1 juta per bulan dari APBN untuk guru honorer dan tenaga kerja honorer.
Kesembilan: Melaksanakan wajib belajar 12 tahun. 
Kesepuluh: Mengalokasikan APBN untuk beasiswa anak pekerja/buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berbakat dan berprestasi, menyediakan transportasi publik murah dan perumahan murah.(Kascey)

Sabtu, 07 Juni 2014

Leadership & Teamwork Building

Perjuangan tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya pemahaman tentang esensi sebuah tujuan. Buruh yang cerdas akan tahu bahwa tujuan tidak bisa dicapai tanpa adanya kerjasama tim. Tidak ada lagi namanya SUPERMAN, hanya pantas SUPERTEAM

Griya Astuti Hotel
Cisarua, West Java
7-8 Juni 2014

 
Blogger Templates